PELANGGARAN HAM~

PELANGGARAN HAK CIPTA

Pembajakan hak kekayaan intelektual di bidang hak cipta sangat

memprihatinkan, terutama pembajakan atas karya cipta di bidang musik

Pembajakan atas. karya cipta musik ini dilakukan lewat berbagai media, baik itu

berupa kaset, CD, VCD, DVD, MP3, dll. Khusus mengenai pembajakan kaset dari

tahun ke tahun makin marak saja.Munculnya pembajakan ini tidak lepas dari

kondisi sosial ekonomi dan sosial masyarakat menjadi kian merosot dan tidak

teratur. Melihat kondisi tersebut, penelitian ini akan menjawab permasalahan : {1}

faktor–faktor apa sajakah Yang melatarbelakangi timbul dan berkembangnya

pembajakan kaset ?{2} bagaimana upaya hukum yang diterapkan untuk

menanggulangi pembajakan kaset,?

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui :{1}latar belakang

timbul dan berkembangnya pembajakan kaset, {2}upaya penanggulan pembajakan

kaset. Penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat, aparat

penegak hukum, perusuhan rekaman

Penelitian ini mengambil lokasi di Jawa Tengah, dengan spesifikasi pada,

latar belakang timbulnya pembajakan kaset dan upaya penanggulangan dari aspek

sosial, budaya dan hukum dengan menggunakan metode purposive sampling yang

dilakukan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan dengan mempergunakan

metode trianggulasi untuk mengecek validitas datanya.

Munculnya pembajakan ini tidak lepas dari kondisi sosial ekonomi yang

ada di masyarakat kita, dimana selepas adanya krisis ekonomi yang melanda

negara kita, kondisi ekonomi dan sosial masyarakat kita, menjadi kian merosot

dan tidak teratur

Penaggulangan atas pembajakan masih dilakukan secara ”setengahsetengah”

oleh masyarakat. Komitmen, keseriusan, dan ketegasan penegak hukum

dalam melakukan pemberantasan pembajakan kaset masih belum terlihat. Hal ini

disebabkan kemampuan untuk membrantas praktek pembajakan bukan hanya

terletak pada Undang-Undang Hak Cipta sebagai perangkat hokum,melainkan

juga terghantung pada penegakan hukumnya.

Kesimpulan penelitian ,bahwa faktor ekonomi merupakan faktor dominan

terhadap munculnya pembajakan kaset disamping faktor sosial budaya,

pendidikan dan penegakan hukum. Upaya penaggulangan pembajakan kaset

disamping faktor sosial, budaya, pendidikan dan penegakan hukum. Upaya

penaggulangan pembajakan kaset belum dilaksanakan secara maksimal karena

masih banyak ditemukan adanya produk-produk kaset bajakan yang dijual di

masyarakat. Penegakan hokum dalam pembajakan kaset masih bersifat

parsial, belum komprehesif .Berdasarkan simpulan tersebut, saran yang dapat

dikemukakan adalah : {1} seharusnya dibedakan dengan tegas antara perbuatan

suatu peraturan perundang–undangan mengenai hak cipta. {2} seharusnya pihak

kepolisian mengoptimalkan kinerjanya terhadap pelaku utama yang memotori

penggandaan hasil bajakan tersebut hingga praktek pembajakan dapat diberantas

dari akar, {3}aparat penegak hukum dalam melakukan operasi pembrantasan

pembajakan kaset, dilakukan secara kontinyu atau secara terus-menerus tidak

hanya dilakukan secara temporer atau sesat.

Kata kunci : pembajakan, hak cipta, CD, VCD

Indonesia dianggap sebagai pembajak program computer

yang masuk dalam peringkat ketiga sedunia dalam kategori Negara yang tidak

melaksanakan perlindungan HAKI diantaranya nomor satu Vietnam dan

kedua Cina. HAKI mempunyai nilai ekonomis yang tinggi yang didalamnya

tersangkut juga nilai moral yang harus dihormati. Tapi karena arena yang

dimasuki adalah arena bisnis maka nilai moral yang berupa etika bisnis sudah

diabaikan, sehingga persaingan ketat dalam era persaingan global membawa

negara-negara untuk saling mencari pasar dengan cara-cara yang tidak etis.

Tentu saja banyak kepentingan di dalamnya khususnya kepentingan

ekonomis, maka tidak mustahil ada kepentingan kapitalisme global dibalik itu

semua.

Setelah diberlakukannya UU No 19 tahun 2002, para pencipta pada

bidang seni sastra dan ilmu pengetahuan mendapat perlindungan hukum

sehingga tidak lagi mematikan kreatifitas para pengaragnya. Secara normative

apabila terjadi pembajakan maka sanksi yang diberlakukan sangat berat yaitu

sanksi pidana penjara tujuh tahun dan / atau denda paling banyak Rp

5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), terdapat dalam pasal 72 ayat 1, sedang

pada ayat (3) nya menyangkut program computer dipidana penjara paling

lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Apakah sanksi pidana yang dijatuhkan sedemikian berat

akan membawa implikasi positif pada dunia bisnis? diberlakukannya Undang-

Undang No. 19 tahun 2002 ini membawa harapan yang sangat besar, sehingga

para pebisnis akan dapat mengeksploitas hak ekonomis atas ciptaannya

semaksimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan bisnis sesuai yang

diinginkan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka perlu kiranya

diketahui lebih jauh pelaksanaan ancaman pidana dalam upaya

penanggulangan pelanggaran Hak Cipta. Untuk itulah penelitian ini

diformulasikan dalam judul “Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta

Pembajakan CD / VCD (Studi di Jawa Tengah)”.

Pelanggaran Hak Hidup

Pada tahun 1998,saat presiden Soeharto masih menjadi presiden republik indonesia,terjadi konflik serius yang merusuhkan tanah air.Pada tahun 2006,Presiden SBY memimpin Indonesia,dan beliau mengilas reformasi kembali.Tetapi,pemerintahan SBY gagal untuk menuntut soeharto dalam kasus korupsi nya. Krisis finansial asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidak puasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto saat itu menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia.

Pemerintahan Soeharto semakin disorot setelah Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang kemudian memicu Kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya. Gerakan mahasiswa pun meluas hampir diseluruh Indonesia. Di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

1998

Krisis ekonomi dan Kerusuhan Mei 1998

• 10 Maret

·          

• Soeharto terpilih kembali untuk masa jabatan lima tahun yang ketujuh kali dengan menggandeng B.J. Habibie sebagai Wakil Presiden.

• 15 April

·          

• Soeharto meminta mahasiswa mengakhiri protes dan kembali ke kampus karena sepanjang bulan ini mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi swasta dan negeri melakukan berunjuk rasa menuntut dilakukannya reformasi politik

• 18 April

·          

• Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI Jendral Purn. Wiranto dan 14 menteri Kabinet Pembangunan VII mengadakan dialog dengan mahasiswa di Pekan Raya Jakarta namun cukup banyak perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang menolak dialog tersebut.

• 1 Mei

·          

• Soeharto melalui Menteri Dalam Negeri Hartono dan Menteri Penerangan Alwi Dahlan mengatakan bahwa reformasi baru bisa dimulai tahun 2003.

• 2 Mei

·          

• Pernyataan itu diralat dan kemudian dinyatakan bahwa Soeharto mengatakan reformasi bisa dilakukan sejak sekarang (1998).
• Mahasiswa di Medan, Bandung dan Yogyakarta menyambut kenaikan harga bahan bakar minyak dengan demonstrasi besar-besaran. Demonstrasi disikapi dengan represif oleh aparat. Di beberapa kampus terjadi bentrokan.

• 4 Mei

·          

• Harga BBM melonjak tajam hingga 71%, disusul tiga hari kerusuhan di Medan dengan korban sedikitnya 6 meninggal.

• 7 Mei
• Peristiwa Cimanggis, bentrokan antara mahasiswa dan aparat keamanan terjadi di kampus Fakultas Teknik Universitas Jayabaya, Cimanggis, yang mengakibatkan sedikitnya 52 mahasiswa dibawa ke RS Tugu Ibu, Cimanggis. Dua di antaranya terkena tembakan di leher dan lengan kanan, sedangkan sisanya cedera akibat pentungan rotan dan mengalami iritasi mata akibat gas air mata.

• 8 Mei

·          

• Peristiwa Gejayan, 1 mahasiswa Yogyakarta tewas terbunuh.

• 9 Mei

·          

• Soeharto berangkat seminggu ke Mesir untuk menghadiri pertemuan KTT G-15. Ini merupakan lawatan terakhirnya keluar negeri sebagai Presiden RI.

• 12 Mei

·          

• Tragedi Trisakti, 4 mahasiswa Trisakti terbunuh.

• 13 Mei

Mal Ratu Luwes di Jl. S. Parman termasuk salah satu yang dibakar di Solo

·          

• Kerusuhan Mei 1998 pecah di Jakarta. kerusuhan juga terjadi di kota Solo.
• Soeharto yang sedang menghadiri pertemuan negara-negara berkembang G-15 di Kairo, Mesir, memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Sebelumnya, dalam pertemuan tatap muka dengan masyarakat Indonesia di Kairo, Soeharto menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden.
• Etnis Tionghoa mulai eksodus meninggalkan Indonesia.

• 14 Mei

·          

• Demonstrasi terus bertambah besar hampir di semua kota di Indonesia, demonstran mengepung dan menduduki gedung-gedung DPRD di daerah.
• Soeharto, seperti dikutip koran, mengatakan bersedia mengundurkan diri jika rakyat menginginkan. Ia mengatakan itu di depan masyarakat Indonesia di Kairo.
• Kerusuhan di Jakarta berlanjut, ratusan orang meninggal dunia akibat kebakaran yang terjadi selama kerusuhan terjadi.

• 15 Mei

·          

• Selesai mengikuti KTT G-15, tanggal 15 Mei l998, Presiden Soeharto kembali ke tanah air dan mendarat di lapangan Bandar Udara Halim Perdanakusuma di Jakarta, subuh dini hari. Menjelang siang hari, Presiden Soeharto menerima Wakil Presiden B.J. Habibie dan sejumlah pejabat tinggi negara lainnya.

• 17 Mei

·          

• Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya, Abdul Latief melakukan langkah mengejutkan pada Minggu, 17 Mei 1998. Ia mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Soeharto dengan alasan masalah keluarga, terutama desakan anak-anaknya.

• 18 Mei

·          

• Pukul 15.20 WIB, Ketua MPR yang juga ketua Partai Golkar, Harmoko di Gedung DPR, yang dipenuhi ribuan mahasiswa, dengan suara tegas menyatakan, demi persatuan dan kesatuan bangsa, pimpinan DPR, baik Ketua maupun para Wakil Ketua, mengharapkan Presiden Soeharto mengundurkan diri secara arif dan bijaksana. Harmoko saat itu didampingi seluruh Wakil Ketua DPR, yakni Ismail Hasan Metareum, Syarwan Hamid, Abdul Gafur, dan Fatimah Achmad.
• Pukul 21.30 WIB, empat orang menko (Menteri Koordinator) diterima Presiden Soeharto di Cendana untuk melaporkan perkembangan. Mereka juga berniat menggunakan kesempatan itu untuk menyarankan agar Kabinet Pembangunan VII dibubarkan saja, bukan di-reshuffle. Tujuannya, agar mereka yang tidak terpilih lagi dalam kabinet reformasi tidak terlalu "malu". Namun, niat itu tampaknya sudah diketahui oleh Presiden Soeharto. Ia langsung mengatakan, "Urusan kabinet adalah urusan saya." Akibatnya, usul agar kabinet dibubarkan tidak jadi disampaikan. Pembicaraan beralih pada soal-soal yang berkembang di masyarakat.
• Pukul 23.00 WIB Menhankam/Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto mengemukakan, ABRI menganggap pernyataan pimpinan DPR agar Presiden Soeharto mengundurkan diri itu merupakan sikap dan pendapat individual, meskipun pernyataan itu disampaikan secara kolektif. Wiranto mengusulkan pembentukan "Dewan Reformasi".
• Gelombang pertama mahasiswa dari FKSMJ dan Forum Kota memasuki halaman dan menginap di Gedung DPR/MPR.

Berkas:Reformasi998.jpg

Mahasiswa menduduki Gedung DPR/MPR

• 19 Mei

·          

• Pukul 09.00-11.32 WIB, Presiden Soeharto bertemu ulama dan tokoh masyarakat, yakni Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama Abdurrahman Wahid, budayawan Emha Ainun Nadjib, Direktur Yayasan Paramadina Nucholish Madjid, Ketua Majelis Ulama Indonesia Ali Yafie, Prof Malik Fadjar (Muhammadiyah), Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia Yusril Ihza Mahendra, KH Cholil Baidowi (Muslimin Indonesia), Sumarsono (Muhammadiyah), serta Achmad Bagdja dan Ma'ruf Amin dari NU. Dalam pertemuan yang berlangsung selama hampir 2,5 jam (molor dari rencana semula yang hanya 30 menit) itu para tokoh membeberkan situasi terakhir, dimana eleman masyarakat dan mahasiswa tetap menginginkan Soeharto mundur. Soeharto lalu mengajukan pembentukan Komite Reformasi
• Presiden Soeharto mengemukakan, akan segera mengadakan reshuffle Kabinet Pembangunan VII, dan sekaligus mengganti namanya menjadi Kabinet Reformasi. Presiden juga membentuk Komite Reformasi. Nurcholish sore hari mengungkapkan bahwa gagasan reshuffle kabinet dan membentuk Komite Reformasi itu murni dari Soeharto, dan bukan usulan mereka.
• Pukul 16.30 WIB, Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita bersama Menperindag Mohamad Hasan melaporkan kepada Presiden soal kerusakan jaringan distribusi ekonomi akibat aksi penjarahan dan pembakaran. Bersama mereka juga ikut Menteri Pendayagunaan BUMN Tanri Abeng yang akan melaporkan soal rencana penjualan saham BUMN yang beberapa peminatnya menyatakan mundur. Pada saat itu, Menko Ekuin juga menyampaikan reaksi negatif para senior ekonomi; Emil Salim, Soebroto, Arifin Siregar, Moh Sadli, dan Frans Seda, atas rencana Soeharto membentuk Komite Reformasi dan me-reshuffle kabinet. Mereka intinya menyebut, tindakan itu mengulur-ulur waktu.
• Ribuan mahasiswa menduduki Gedung DPR/MPR, Jakarta.
• Amien Rais mengajak massa mendatangi Lapangan Monumen Nasional untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
• Dilaporkan bentrokan terjadi dalam demonstrasi di Universitas Airlangga, Surabaya.

• 20 Mei

·          

• Amien Rais membatalkan rencana demonstrasi besar-besaran di Monas, setelah 80.000 tentara bersiaga di kawasan Monas.
• 500.000 orang berdemonstrasi di Yogyakarta, termasuk Sultan Hamengkubuwono X. Demonstrasi besar lainnya juga terjadi di Surakarta, Medan, Bandung.
• Harmoko mengatakan Soeharto sebaiknya mengundurkan diri pada Jumat, 22 Mei, atau DPR/MPR akan terpaksa memilih presiden baru
• Pukul 14.30 WIB, 14 menteri bidang ekuin mengadakan pertemuan di Gedung Bappenas. Dua menteri lain, yakni Mohamad Hasan dan Menkeu Fuad Bawazier tidak hadir. Mereka sepakat tidak bersedia duduk dalam Komite Reformasi, ataupun Kabinet Reformasi hasil reshuffle. Semula ada keinginan untuk menyampaikan hasil pertemuan itu secara langsung kepada Presiden Soeharto, tetapi akhirnya diputuskan menyampaikannya lewat sepucuk surat. Alinea pertama surat itu, secara implisit meminta agar Soeharto mundur dari jabatannya. Perasaan ditinggalkan, terpukul, telah membuat Soeharto tidak mempunyai pilihan lain kecuali memutuskan untuk mundur. Ke-14 menteri itu adalah Akbar Tandjung, AM Hendropriyono, Ginandjar Kartasasmita, Giri Suseno, Haryanto Dhanutirto, Justika Baharsjah, Kuntoro Mangkusubroto, Rachmadi Bambang Sumadhijo, Rahardi Ramelan, Subiakto Tjakrawerdaya, Sanyoto Sastrowardoyo, Sumahadi, Theo L. Sambuaga dan Tanri Abeng.
• Pukul 20.00 WIB, surat itu kemudian disampaikan kepada Kolonel Sumardjono. Surat itu kemudian disampaikan kepada Presiden Soeharto.
• Soeharto kemudian bertemu dengan tiga mantan Wakil Presiden; Umar Wirahadikusumah, Sudharmono, dan Try Sutrisno.
• Pukul 23.00 WIB, Soeharto memerintahkan ajudan untuk memanggil Yusril Ihza Mahendra, Mensesneg Saadillah Mursjid, dan Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto. Soeharto sudah berbulat hati menyerahkan kekuasaan kepada Wapres BJ Habibie.
• Wiranto sampai tiga kali bolak-balik Cendana-Kantor Menhankam untuk menyikapi keputusan Soeharto. Wiranto perlu berbicara dengan para Kepala Staf Angkatan mengenai sikap yang akan diputuskan ABRI dalam menanggapi keputusan Soeharto untuk mundur. Setelah mencapai kesepakatan dengan Wiranto, Soeharto kemudian memanggil Habibie.
• Pukul 23.20 WIB, Yusril Ihza Mahendra bertemu dengan Amien Rais. Dalam pertemuan itu, Yusril menyampaikan bahwa Soeharto bersedia mundur dari jabatannya. kata-kata yang disampaikan oleh Yusril itu, "The old man most probably has resigned". Yusril juga menginformasikan bahwa pengumumannya akan dilakukan Soeharto 21 Mei 1998 pukul 09.00 WIB. Kabar itu lalu disampaikan juga kepada Nurcholish Madjid, Emha Ainun Najib, Utomo Danandjaya, Syafii Ma'arif, Djohan Effendi, H Amidhan, dan yang lainnya. Lalu mereka segera mengadakan pertemuan di markas para tokoh reformasi damai di Jalan Indramayu 14 Jakarta Pusat, yang merupakan rumah dinas Dirjen Pembinaan Lembaga Islam, Departemen Agama, Malik Fadjar. Di sana Cak Nur - panggilan akrab Nurcholish Madjid - menyusun ketentuan-ketentuan yang harus disampaikan kepada pemerintahan baru.

Pernyataan pengunduran diri

• 21 Mei

·          

• Pukul 01.30 WIB, Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Amien Rais dan cendekiawan Nurcholish Madjid (almarhum) pagi dini hari menyatakan, "Selamat tinggal pemerintahan lama dan selamat datang pemerintahan baru".
• Pukul 9.00 WIB, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya pada pukul 9.00 WIB. Soeharto kemudian mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada seluruh rakyat dan meninggalkan halaman Istana Merdeka didampingi ajudannya, Kolonel (Kav) Issantoso dan Kolonel (Pol) Sutanto (kemudian menjadi Kepala Polri). Mercedes hitam yang ditumpanginya tak lagi bernomor polisi B-1, tetapi B 2044 AR.
• Wakil Presiden B.J. Habibie menjadi presiden baru Indonesia.
• Jenderal Wiranto mengatakan ABRI akan tetap melindungi presiden dan mantan-mantan presiden, "ABRI akan tetap menjaga keselamatan dan kehormatan para mantan presiden/mandataris MPR, termasuk mantan Presiden Soeharto beserta keluarga."
• Terjadi perdebatan tentang proses transisi ini. Yusril Ihza Mahendra, salah satu yang pertama mengatakan bahwa proses pengalihan kekuasaan adalah sah dan konstitusional.

• 22 Mei

·          

• Habibie mengumumkan susunan "Kabinet Reformasi".
• Letjen Prabowo Subiyanto dicopot dari jabatan Panglima Kostrad.
• Di Gedung DPR/MPR, bentrokan hampir terjadi antara pendukung Habibie yang memakai simbol-simbol dan atribut keagamaan dengan mahasiswa yang masih bertahan di Gedung DPR/MPR. Mahasiswa menganggap bahwa Habibie masih tetap bagian dari Rezim Orde Baru. Tentara mengevakuasi mahasiswa dari Gedung DPR/MPR ke Universitas Atma Jaya

Pengangkatan Habibie sebagai Presiden

Sidang Istimewa MPR yang mengukuhkan Habibie sebagai Presiden, ditentang oleh gelombang demonstrasi dari puluhan ribu mahasiswa dan rakyat di Jakarta dan di kota-kota lain. Gelombang demonstrasi ini memuncak dalam peristiwa Tragedi Semanggi, yang menewaskan 18 orang.

Masa pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya kerjasama dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Selain itu, Habibie juga melonggarkan pengawasan terhadap media massa dan kebebasan berekspresi.

Presiden BJ Habibie mengambil prakarsa untuk melakukan koreksi. Sejumlah tahanan politik dilepaskan. Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar Pakpahan dibebaskan, tiga hari setelah Habibie menjabat. Tahanan politik dibebaskan secara bergelombang. Tetapi, Budiman Sudjatmiko dan beberapa petinggi Partai Rakyat Demokratik baru dibebaskan pada era Presiden Abdurrahman Wahid. Setelah Habibie membebaskan tahanan politik, tahanan politik baru muncul. Sejumlah aktivis mahasiswa diadili atas tuduhan menghina pemerintah atau menghina kepala negara. Desakan meminta pertanggungjawaban militer yang terjerat pelanggaran HAM tak bisa dilangsungkan karena kuatnya proteksi politik. Bahkan, sejumlah perwira militer yang oleh Mahkamah Militer Jakarta telah dihukum dan dipecat karena terlibat penculikan, kini telah kembali duduk dalam jabatan struktural.

Beberapa langkah perubahan diambil oleh Habibie, seperti liberalisasi parpol, pemberian kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan pencabutan UU Subversi. Walaupun begitu Habibie juga sempat tergoda meloloskan UU Penanggulangan Keadaan Bahaya, namun urung dilakukan karena besarnya tekanan politik dan kejadian Tragedi Semanggi II yang menewaskan mahasiswa UI, Yun Hap.

Kejadian penting dalam masa pemerintahan Habibie adalah keputusannya untuk mengizinkan Timor Timur untuk mengadakan referendum yang berakhir dengan berpisahnya wilayah tersebut dari Indonesia pada Oktober 1999. Keputusan tersebut terbukti tidak populer di mata masyarakat sehingga hingga kini pun masa pemerintahan Habibie sering dianggap sebagai salah satu masa kelam dalam sejarah Indonesia.

[sunting] 1999

• Kekerasan etnis/agama terjadi di Maluku

• Pemisahan Timor Timur menjadi negara merdeka melalui referendum yang disponsori oleh PBB; konflik antar pro-kemerdekaan dan pro-Indonesia menimbulkan banyak korban jiwa.

• Pemilu 1999 - Pemilihan umum yang bebas diselenggarakan di Indonesia

• Pengangkatan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden

Pada pemilu yang diselenggarakan pada 1999 (lihat: Pemilu 1999), partai PDI-P pimpinan Megawati Soekarnoputri berhasil meraih suara terbanyak (sekitar 35%). Tetapi karena jabatan presiden masih dipilih oleh MPR saat itu, Megawati tidak secara langsung menjadi presiden. Abdurrahman Wahid, pemimpin PKB, partai dengan suara terbanyak kedua saat itu, terpilih kemudian sebagai presiden Indonesia ke-4. Megawati sendiri dipilih Gus Dur sebagai wakil presiden.

Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid diwarnai dengan gerakan-gerakan separatisme yang makin berkembang di Aceh, Maluku dan Papua. Selain itu, banyak kebijakan Abdurrahman Wahid yang ditentang oleh MPR/DPR

 2000

• Skandal Buloggate dan Bruneigate menerpa pemerintahan Gus Dur

• Kasus pemeriksaan dugaan korupsi mantan presiden Soeharto kandas

• Papua Barat (yang dulu disebut dengan Irian Jaya) menuntut referendum seperti Timor Timur

April

• 17-21 April - Kerusuhan Poso babak yang kedua terjadi

Mei

• 16 Mei -15 Juni - Kerusuhan Poso masih terus berlanjut

Juli

• 19-23 Juli - Indonesia Terbuka 2000 diselenggarakan di Gelora Senayan, Jakarta. Indonesia memperoleh medali emas di tunggal dan ganda putra.

Agustus

• 1 Agustus - sebuah bom meledak di Kedubes Filipina di Jakarta. Bom meledak dari sebuah mobil yang diparkir di depan rumah Duta Besar Filipina, Menteng, Jakarta Pusat. 2 orang tewas dan 21 orang lainnya luka-luka, termasuk Duta Besar Filipina Leonides T Caday.
• 27 Agustus - sebuah bom lainnya meledak di Kedubes Malaysia di Jakarta. Granat meledak di kompleks Kedutaan Besar Malaysia di Kuningan, Jakarta. Tidak ada korban jiwa.

September

• 13 September - bom kembali mengguncang Jakarta. Kali ini lantai parkir P2 Gedung Bursa Efek Jakarta diledakkan oleh sebuah bom mobil yang mengakibatkan 10 orang tewas, 90 orang lainnya luka-luka. 104 mobil rusak berat, 57 rusak ringan. (Lihat pula: Bom Bursa Efek Jakarta)

Desember

• 24 Desember - serangkaian ledakan bom pada malam Natal di beberapa kota di Indonesia merenggut nyawa 16 jiwa dan melukai 96 lainnya serta mengakibatkan 37 mobil rusak. (Lihat pula Bom malam Natal 2000)